TANJAB BARAT (e-tivinews.id)— Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyatakan menyetujui hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Hal tersebut disampaikan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Dedi Hadi, S.H., Selasa (01/09/2026), dalam penyampaian Pandangan Akhir Fraksi Partai Golkar terhadap hasil pembahasan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Dedi mengatakan, Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah melewati dinamika dan pembahasan panjang terhadap perubahan anggaran yang diusulkan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat hingga memperoleh sejumlah kesimpulan.
Berdasarkan hasil pembahasan, target pendapatan daerah Tahun Anggaran 2026 yang sebelumnya sebesar Rp1.167.791.539.420,00 meningkat sebesar Rp4.024.564.398,00, sehingga menjadi Rp1.171.816.103.818,00.
Sementara total belanja daerah sebelum perubahan sebesar Rp1.227.791.539.420,00 bertambah sebesar Rp36.393.310.270,00, sehingga setelah perubahan menjadi Rp1.264.184.849.690,00.
Sedangkan total pembiayaan netto sebelumnya dianggarkan sebesar Rp60.000.000.000,00 dan setelah perubahan bertambah sebesar Rp32.368.745.872,00, sehingga menjadi Rp92.368.745.872,00.
Dalam pandangan akhirnya, Fraksi Partai Golkar berharap APBD Tahun Anggaran 2026 tidak hanya menjadi instrumen pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Fraksi Partai Golkar berharap APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi instrumen kesinambungan pembangunan daerah yang berorientasi pada penguatan ketahanan masyarakat, pemerataan ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pelayanan.”
Salah satu perhatian utama Fraksi Golkar dalam pembahasan tersebut adalah sektor kesehatan, khususnya terkait tata kelola dan pembiayaan obat.
“Berdasarkan penyampaian Direktur RSUD KH. Daud Arif dalam rapat Komisi dan Banggar, masih terdapat kewajiban pembayaran obat dalam jumlah signifikan. Untuk itu, Fraksi Golkar mendorong evaluasi belanja yang kurang memberikan dampak langsung serta penguatan tata kelola pengadaan obat yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Fraksi Golkar juga menyarankan Pemerintah Daerah melakukan audit khusus terhadap tata kelola obat sebagai langkah korektif dan preventif.”
Selain itu, Fraksi Golkar meminta Pemerintah Daerah memperkuat fungsi Puskesmas sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan dengan menempatkan sumber daya manusia yang kompeten, berintegritas, serta sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan layanan.
Perhatian juga diberikan terhadap sektor pendidikan, khususnya penguatan budaya literasi.
“Dalam rangka penguatan budaya literasi, Fraksi Golkar mendorong Pemerintah Daerah melaksanakan gerakan membaca secara sistematis di seluruh jenjang, termasuk mengoptimalkan ruang terbuka publik sebagai ruang literasi melalui penyediaan bahan bacaan yang dikelola bersama oleh Dinas Perpustakaan.”
Di sisi pendapatan daerah, Fraksi Golkar mendorong seluruh OPD mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan kewenangannya.
Bappeda juga diharapkan melakukan kajian komprehensif terhadap potensi unggulan daerah yang meliputi sektor perkebunan, pertanian, kelautan, pertambangan, serta penguatan infrastruktur sebagai instrumen mobilitas barang, jasa, dan masyarakat.
Fraksi Golkar menegaskan bahwa setiap alokasi anggaran harus menghasilkan manfaat dan dampak yang terukur bagi masyarakat serta berkontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
“Fraksi Partai Golkar menegaskan bahwa implementasi APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 harus berorientasi pada pencapaian prioritas pembangunan daerah secara efektif, efisien, terukur, dan berkelanjutan. Pengelolaan keuangan daerah tidak semata-mata berorientasi pada aspek administratif dan penyerapan anggaran, tetapi harus menghasilkan outcome yang memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, setiap program dan kegiatan harus berbasis pada kebutuhan masyarakat, memiliki indikator kinerja yang jelas, serta dilaksanakan secara tepat sasaran dan tepat waktu.”
Dengan berbagai catatan tersebut, Fraksi Partai Golkar Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyatakan menyetujui hasil pembahasan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Perda.
Dedi menegaskan, persetujuan tersebut diharapkan dapat menjadi langkah untuk memastikan APBD Perubahan 2026 segera diimplementasikan secara efektif dan tepat sasaran tanpa mengesampingkan kualitas pelaksanaannya.
