TANJAB BARAT (e-tivinews.id) – Laut selalu menyimpan dua sisi bagi para pencari nafkah, rezeki yang melimpah sekaligus ancaman bahaya yang datang tanpa diduga. Menyadari risiko tinggi yang dihadapi para pengarung samudra setiap hari, H. Syufrayogi Syaiful, S.IP., MH menggelar agenda reses yang sarat makna bersama Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Berbeda dari agenda politik pada umumnya, pertemuan yang dipusatkan di Kantor Basarnas Tanjung Jabung Barat pada Kamis (5/11/26) ini difokuskan sepenuhnya pada ikhtiar penyelamatan jiwa. Para nelayan dibekali pengetahuan krusial seputar mitigasi bencana laut dan penanganan darurat saat cuaca buruk menghantam di tengah perairan.
Tak hanya berhenti pada teori, politisi yang akrab disapa Syufrayogi ini turut menyalurkan bantuan berupa pelampung secara simbolis kepada para nelayan. Langkah kecil ini dihadirkan sebagai bentuk perlengkapan pelindung dasar yang krusial demi meminimalkan risiko fatal saat musibah tak terduga terjadi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di hadapan para nelayan dan jajaran Basarnas, Syufrayogi menekankan bahwa perlindungan terhadap keselamatan kerja di laut tidak boleh menjadi agenda reaktif yang baru muncul setelah jatuh korban jiwa.
“Kita tidak boleh menunggu ada korban baru bergerak. Keselamatan nelayan harus menjadi prioritas sejak sebelum mereka berangkat melaut. Hari ini kita mulai dari hal yang konkret, yaitu memberikan pembekalan mitigasi dan menyediakan pelampung. Ini memang sederhana, tetapi sangat berarti ketika terjadi situasi darurat,” ujar Syufrayogi.
Lebih lanjut, ia menggarisbawahi bahwa persoalan keselamatan kerja para nelayan tidak bisa dibebankan kepada satu instansi saja. Diperlukan orkestrasi dan sinergi lintas sektoral yang melibatkan pemerintah daerah, Basarnas, organisasi kemasyarakatan, hingga para pelaku usaha untuk menciptakan jaring pengaman sosial yang solid di wilayah pesisir.
“Langkah konkret seperti ini harus didukung semua pihak. Jangan sampai keselamatan nelayan hanya menjadi urusan Basarnas atau pemerintah saja. Ini adalah tanggung jawab bersama. Negara harus hadir, pemerintah daerah harus hadir, lembaga penyelamatan harus siap, dan kita sebagai wakil rakyat harus ikut memastikan kebutuhan nelayan benar-benar diperjuangkan,” tegasnya.
Menurut pandangannya, paradigma pembangunan sektor perikanan selama ini kerap kali terjebak pada orientasi hasil tangkapan dan peningkatan ekonomi semata. Padahal, fondasi utama kesejahteraan nelayan bermula dari jaminan keamanan dan pulangnya mereka ke rumah dalam keadaan selamat.
“Kita ingin nelayan kita pulang membawa hasil, bukan pulang dalam kondisi darurat. Karena itu, budaya keselamatan harus kita bangun bersama. Pelampung bukan sekadar bantuan, tetapi simbol bahwa keselamatan jiwa nelayan harus ditempatkan di posisi paling utama,” tambahnya.
Menutup rangkaian kegiatan reses tersebut, Syufrayogi menitipkan harapan besar agar edukasi keselamatan ini tidak berhenti sebagai seremoni tahunan. Ia mendorong terbangunnya ekosistem kesiapsiagaan yang terintegrasi, mulai dari pemantauan cuaca ekstrem, standardisasi alat komunikasi darurat, hingga pembinaan rutin bagi kelompok-kelompok nelayan di berbagai titik pesisir.
“Saya berharap kegiatan hari ini menjadi awal dari gerakan yang lebih besar. Jangan berhenti di sini. Kita harus membangun sistem keselamatan nelayan yang kuat, terukur, dan berkelanjutan. Kalau ada persoalan di lapangan, sampaikan kepada kami. Tugas kami adalah memastikan suara dan kebutuhan nelayan masuk ke dalam agenda kebijakan,” pungkas Syufrayogi.
