KUALA TUNGKAL (E-TIVINEWS.ID) – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyampaikan sejumlah catatan strategis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar pada Senin (06/04/26).
Dalam pandangan umumnya yang disampaikan oleh Anggota Fraksi Nurkholis, ST Fraksi Partai Golkar terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat atas berbagai capaian pembangunan yang berhasil diraih sepanjang tahun 2025. Meski demikian, fraksi menilai seluruh program yang telah dijalankan tetap perlu dievaluasi agar pelaksanaan pembangunan pada tahun-tahun mendatang semakin efektif dan tepat sasaran.
“Fraksi Partai Golkar mengapresiasi pencapaian-pencapaian pemerintah daerah di tahun 2025. Namun, program-program yang telah dilaksanakan perlu dievaluasi dan membutuhkan saran serta masukan dari berbagai pihak agar ke depan dapat lebih baik lagi,” demikian pandangan Fraksi Partai Golkar.
Salah satu perhatian utama fraksi adalah masih rendahnya tingkat kemandirian fiskal daerah. Fraksi Golkar menyoroti struktur pendapatan daerah yang masih didominasi dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp1,89 triliun, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru mencapai sekitar Rp164 miliar. Kondisi tersebut menunjukkan ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat masih berada di kisaran 91 persen.
Untuk meningkatkan PAD, Fraksi Golkar mendorong pemerintah daerah mempercepat penyelesaian status desa-desa yang masih berada di kawasan hutan melalui skema pelepasan kawasan hutan maupun penyesuaian tata ruang sesuai kewenangan pemerintah pusat. Langkah tersebut dinilai dapat memberikan kepastian hukum atas lahan masyarakat sekaligus meningkatkan potensi penerimaan daerah, terutama dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Selain itu, fraksi juga meminta pemerintah mengoptimalkan potensi penerimaan dari Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Berdasarkan data yang disampaikan, tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih sekitar 24,1 persen, dengan hanya 47.264 kendaraan yang aktif membayar pajak dari total 196.145 kendaraan terdaftar.
Di bidang ekonomi, Fraksi Golkar menyoroti meningkatnya angka kemiskinan meskipun realisasi belanja daerah mencapai 95,39 persen. Menurut fraksi, kondisi tersebut menjadi indikator bahwa belanja pemerintah belum sepenuhnya mampu menjawab tekanan ekonomi masyarakat, terutama akibat kenaikan harga kebutuhan pokok dan melemahnya harga komoditas unggulan daerah.
Fraksi juga menekankan pentingnya pemerataan pembangunan, khususnya penyediaan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan air bersih di wilayah-wilayah yang masih tertinggal agar kesenjangan pembangunan dapat dikurangi.
Dalam sektor infrastruktur, Fraksi Partai Golkar mempertanyakan realisasi anggaran peningkatan Jalan Kelurahan Lubuk Kambing menuju Desa Muara Danau yang belum terlaksana pada Tahun Anggaran 2025. Padahal, kondisi jalan tersebut saat ini dilaporkan mengalami longsor dan terancam terputus.
Fraksi mendesak agar pembangunan ruas jalan tersebut menjadi prioritas dalam RKPD maupun APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 mengingat jalan tersebut merupakan akses utama bagi aktivitas masyarakat dan distribusi hasil pertanian.
Selain itu, Fraksi Golkar turut menyoroti pembangunan infrastruktur menuju Desa Sungai Paur, Desa Bukit Bakar, dan sebagian Desa Tanah Tumbuh. Fraksi memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah atas dimulainya peningkatan jalan di kawasan tersebut, namun berharap pembangunan dapat dilanjutkan hingga tuntas sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Menurut Fraksi Golkar, wilayah tersebut memiliki potensi ekonomi yang terus berkembang sehingga membutuhkan dukungan infrastruktur jalan yang memadai untuk mendorong pertumbuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menutup pandangan umumnya, Fraksi Partai Golkar mengingatkan pemerintah daerah agar tetap konsisten menjalankan visi dan misi kepala daerah pada tahun kedua masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati. Fraksi berharap seluruh program pembangunan dapat terus diarahkan pada peningkatan pelayanan publik, pemerataan pembangunan, serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
