Kuala Tungkal (e-tivinews.id)– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Laksanakan Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2023 Senin (20/05/24).
Dalam kesempatan tersebut pandangan umum fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) disampaikan langsung oleh Ketua Fraksi Partai Golkar Dedi Hadi, SH.
Fraksi partai Golkar mengapresiasi atas pencapaian pemerintah daerah kabupaten tanjung jabung barat yang telah menerima opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK sebanyak 6 (enam) kali secara berturut-turut dari tahun 2018-2023.
“Fraksi partai Golkar meminta pemerintah daerah agar memperhatikan target rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) di tahun akhir masa jabatan bupati dan wakil bupati ini, karena dari sorotan fraksi partai golkar sangat banyak program kerja yang tidak tergambar target penyelesaiannya” Ujar Dedi Hadi
Lebih lanjut Politisi Partai berlambang beringin itu sampaikan “fraksi partai Golkar berharap kedepannya pemerintah Daerah dapat seimbang dalam pengelolaan APBD, karna saat ini fraksi partai golkar melihat banyak OPD yang secara program tidak didukung dengan anggaran memadai” ucapnya
“Seperti dinas lingkungan hidup (DLH) fraksi partai golkar meminta agar pengelolaan sampah ditingkatkan lagi, karna saat ini masih banyak keluhan masyarakat terkait sampah, sampah yang meluber kejalan, beberapa tempat sampah yang merusak pemandangan dan muncul aroma tidak sedap” Sambungnya
“Kondisi ini juga dikhawatirkan bisa berdampak buruk terhadap lingkungan dan kesehatan. fraksi partai Golkar berharap agar tempat pembuangan sampah dirapikan lagi dan ditambah lagi tong sampahnya, terutama didaerah yang padat penduduk, menambah juga tempat pembuangan sampah didaerah warga tepi sungai seperti kampung nelayan dan sekitarnya agar warga tidak membuang sampah kesungai” Ujarnya
Partai golkar juga meminta terkait penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk diperioritaskan dan ditambah kuotanya terutama PPPK tenaga medis.
Selain itu ia juga katakan bahwa pengelolaan keuangan Daerah bukan hanya sebatas dilaksanakan dan diberikan penilaian, akan tetapi bagaimana penyelenggaraan dan pelaksanaan keuangan itu sendiri dapat memberikan kebermanfaatan. (etv)*
