Sinergitas IGI Tanjab Barat Bersama Disdikbud Tanjab Barat dan Tanoto Foundation Dalam Meningkatkan Kualitas Komunitas Belajar di Tanjab Barat Terima Kunjungan Pengurus IWO Tanjab Barat, AKBP Padli: Peran Media Sangat Strategis dalam Membantu Polri Diduga Lakukan Aborsi Seorang Perempuan dan Bayi Ditemukan Meninggal Di Kamar Hotel Di Kuala Tungkal Ikuti Jejak Ridwan Kamil, Kader Muda Nasdem Tanjab Barat Putuskan Gabung Ke Golkar Polres Tanjab Barat Berhasil Amankan Terduga Pelaku Penyalahgunaan BBM Subsidi

Home / Berita / Daerah / Ekonomi

Kamis, 23 September 2021 - 23:12 WIB

HNSI Tanjab Barat Minta Pemerintah Mengkaji Ulang PNBP Kapal Perikanan dan Batalkan PP No. 85 Tahun 2021.

TANJAB BARAT (eTIVINEWS)-Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Tanjung Jabung Barat meminta pemerintah agar mengkaji ulang dan Membatalkan PP No. 85 tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang tarifnya sangat memberatkan para pengusaha kapal ikan.

Syufrayogi Syaiful, S.IP selalu ketua HNSI Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengatakan bahwa “ Atas nama HNSI dan Nelayan Tanjab Barat kami meminta pemerintah untuk mengkaji ulang serta membatalkan PP No. 85 tahun 2021 yang mulai berlaku 20 September 2021, yang membuat pemilik kapal tidak akan mampu memperpanjang izin kapal dikarenakan kenaikan tarif PNBP mencapai 150 hingga 400 persen“.

BACA LAINNYA  Sekda Turut Dampingi Gubernur Jambi Dalam Rangka Penyerahan Bantuan Dumisake Tahun 2022

Jika pemerintah tetap melaksanakan dan memaksakan untuk memberlakukan PP No. 85 tahun 2021 , maka pemilik kapal akan menghentikan operasional kapal perikanan penangkap ikan.

Kenaikan tarif PNBP yang dikenakan terhadap kapal perikanan tangkap besarannya 150 hingga 400 persen, kemudian Harga Patokan Ikan (HPI) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat juga tidak sesuai dengan harga ikan dilapangan khususnya daerah Tanjab Barat, oleh karena itu kami menolak diberlakukannya PP No. 85 tahun 2021” ujar Yogi Kamis (23/09/21).

BACA LAINNYA  BNNP Jambi dan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Laksanakan Pelatihan Soft Skill Bahaya Narkoba di SMAN 2 Tanjab Barat

Apabila pemerintah tetap bersikeras menerapkan PP No. 85 tersebut maka akan terjadi penghentian operasional kapal, dan akan terjadi pengangguran massal disektor perikanan tangkap di Tanjab Barat dan Indonesia umumnya.

BACA LAINNYA  Syufrayogi Anggota DPRD Muda Tanjab Barat, Sambangi Petugas Taman Serta Ikut Menanam Bibit Tanaman di Taman Jalur Dua Parit Gompong

Selain itu Ketua HNSI Tanjab Barat itu juga menyampaikan dalam penentuan sikap pihak HNSI akan menindak lanjuti keluhan para nelayan dengan mengirim surat ke pemerintah daerah dan akan melakukan advokasi bersama pemerintah terkait.

“Dengan upaya-upaya yang kami lakukan kami berharap pemerintah dapat mengkaji ulang serta segera membatalkan PP No. 85 Tahun 2021 ini” Tandasnya.

Share :

Baca Juga

Berita

Harga Pinang Turun Drastis, Petani Menangis

Berita

Tanamkan Budaya Sadar Sampah, Mapala STAI An – Nadwah Bagikan Tong Sampah Kemasyarakat

Berita

Pasar Parit 1 Kualatungkal Sunyi, Ketua Komisi II DPRD : Pemkab Tak Konsisten

Berita

Hadirnya Ayam “Berkaki Tiga” di Kuala Tungkal Sebagai Tanda Dunia Akhir Jaman?

Berita

Kabar Gembira Bagi Pecinta Skincare MS GlOW Kuala Tungkal, MS GLOW Tungkal Sari Resmi menjadi Agen MS GLOW di Kuala Tungkal.

Berita

Syufrayogi Turut Hadiri Presmian Rumah Kreatif Yang Digagas Oleh Bea Cukai dan Pemuda Sungai Gebar Barat

Berita

Bikers Subuhan Kuala Tungkal Laksanakan Rangkaian Kegiatan Bulan Ramadhan Serta Gerakan Memakmurkan Mesjid

Berita

Seorang Remaja di Kuala Tungkal Akhiri Hidup Dengan Cara Gantung Diri