Ikuti Jejak Ridwan Kamil, Kader Muda Nasdem Tanjab Barat Putuskan Gabung Ke Golkar Polres Tanjab Barat Berhasil Amankan Terduga Pelaku Penyalahgunaan BBM Subsidi Bupati Resmikan Jembatan Di Parit Selamat Seberangkota Cek Lokasi Banjir Kecamatan Bramitam Ketua Komisi II DPRD Tanjabbar : Ini Jadi Perhatian Serius Anak Tega Bunuh Kedua Orang Tua di Teluk Nilau, Begini Kronologinya

Home / Berita / Daerah

Jumat, 22 Oktober 2021 - 21:38 WIB

Terkait Wacana Buka Posko Pengaduan di DPRD, Syufrayogi Syaiful : Kayaknya Kurang Tepat

Foto : Syufrayogi Syaiful, S.IP Ketua Komisi II DPRD Tanjab Barat

Foto : Syufrayogi Syaiful, S.IP Ketua Komisi II DPRD Tanjab Barat

Kuala Tungkal (eTiviNews)– Isu Jual beli jabatan eselon IV hingga eselon II dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanjung Jabung Barat Ramai diperbincangkan.

Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat H. Abdullah, SE pun turut berkomentar terkait permasalahan tersebut. Menurutnya perombakan tiap jabatan syah-syah saja bagi Bupati baru, untuk membantu kinerja bupati.

Bahkan politisi PDIP dengan sapaan akrab Datuk Dullah ini pun menyatakan akan membuka pengaduan jika ada korban jual beli jabatan.

BACA LAINNYA  PERSEROSI Tanjab Barat Raih 11 Mendali di Ajang Piala Maulana Tingkat Provinsi Jambi

Namun dilain sudut pandang Syufrayogi Syaiful, S.IP yang juga merupakan Ketua Komisi II DPRD Tanjab Barat sangat menyayangkan dengan apa yang disampaikan oleh Ketua DPRD tersebut, Menurutnya apa yang disampaikan tersebut diluar konteks tugas dan wewenangnya sebagai anggota Legislatif, ia menyayangkan lembaga legislatif malah dibawa keranah yg bukan merupakan tugas nya.

BACA LAINNYA  Pra Musda KNPI Provinsi Jambi Akan usung semangat kolaborasi dan mengedepankan kualitas intelektual dan persatuan pemuda

” Menurut saya kurang tepat, Secara Kelembagaan pergantian Pejabat Pemerintah Daerah itu menjadi kewenangan Bupati sehingga DPRD tidak punya kewenangan, apalagi DPRD malah membuka pengaduan, Tidak ada dasar hukumnya” ujar yogi

“Ditambah lagi hubungan Legislatif dengan eksekutif tidak memiliki hubungan hirarki” jelasnya

BACA LAINNYA  Hadirnya Ayam "Berkaki Tiga" di Kuala Tungkal Sebagai Tanda Dunia Akhir Jaman?

“Artinya apabila ada yang keberatan terhadap keputusan Bupati bisa ajukan PTUN” tandasnya

Yogi berharap Anggota DPRD dapat memahami Tupoksi dan wewenangnya sebagai anggota Legislatif serta memahami bagaimana hubungan antara legislatif dan eksekutif agar tidak keluar dari jalur tugas dan wewenang masing-masing.

ETIVINEWS (*)

Share :

Baca Juga

Berita

ESI Tanjab Barat Gelar Turnamen Esport Untuk Jaring Atlet Potensial

Berita

Peringati Hari Kartini Special Preneur dan Kuala Inspirasi Berkolaborasi Gelar Diskusi Tentang Perempuan

Berita

Pemuda Gantung Diri Di Kuala Tungkal, Begini Kronologinya.

Berita

HIPMI Tanjab Barat Gelar HIPMI Fest Dalam Upaya Menyokong UMKM Lokal

Berita

Hijabers Mom Community Tanjab Barat Bagikan 400 Takjil Kepada Masyarakat

Berita

Bupati Tanjab Barat Besuk Korban Kecelakaan Kerja PetroChina di RSPP Jakarta

Berita

Turut Tanggapi Musda Musdaan KNPI Palsu, Wakil Ketua KNPI Sah : Musda KNPI Versi Terbaru Cacat Formil

Berita

Wakil Bupati Tanjab Barat Hairan, SH Buka Secara Resmi Rakor Camat dan Lurah