Terpilih Sebagai Miss Kohati Raudhatul Jannah : HMI Wati Harus Tetap Istiqomah Menebar Manfaat Kasus Begal Payudara Lenyap, Kopper Anggap Polisi Tak Serius Tangani Warga Betara Keluhkan Sumur Tercemar Akibat Pengeboran Minyak Petrochina PERSEROSI Tanjab Barat Raih 11 Mendali di Ajang Piala Maulana Tingkat Provinsi Jambi Kasus Begal Payudara Tak Kunjung Terungkap, KNPI Tanjabbar Pertanyakan Kinerja Polisi

Home / Berita / Daerah

Jumat, 22 Oktober 2021 - 21:38 WIB

Terkait Wacana Buka Posko Pengaduan di DPRD, Syufrayogi Syaiful : Kayaknya Kurang Tepat

Foto : Syufrayogi Syaiful, S.IP Ketua Komisi II DPRD Tanjab Barat

Foto : Syufrayogi Syaiful, S.IP Ketua Komisi II DPRD Tanjab Barat

Kuala Tungkal (eTiviNews)– Isu Jual beli jabatan eselon IV hingga eselon II dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanjung Jabung Barat Ramai diperbincangkan.

Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat H. Abdullah, SE pun turut berkomentar terkait permasalahan tersebut. Menurutnya perombakan tiap jabatan syah-syah saja bagi Bupati baru, untuk membantu kinerja bupati.

Bahkan politisi PDIP dengan sapaan akrab Datuk Dullah ini pun menyatakan akan membuka pengaduan jika ada korban jual beli jabatan.

BACA LAINNYA  Agit Penyandang Disabilitas Asal Kuala Tungkal Berkesempatan Berdialog Dengan Presiden

Namun dilain sudut pandang Syufrayogi Syaiful, S.IP yang juga merupakan Ketua Komisi II DPRD Tanjab Barat sangat menyayangkan dengan apa yang disampaikan oleh Ketua DPRD tersebut, Menurutnya apa yang disampaikan tersebut diluar konteks tugas dan wewenangnya sebagai anggota Legislatif, ia menyayangkan lembaga legislatif malah dibawa keranah yg bukan merupakan tugas nya.

BACA LAINNYA  Masyarakat Antusias Ikuti Vaksinasi Di Polres Tanjab Barat, Dapat Sembako Gratis

” Menurut saya kurang tepat, Secara Kelembagaan pergantian Pejabat Pemerintah Daerah itu menjadi kewenangan Bupati sehingga DPRD tidak punya kewenangan, apalagi DPRD malah membuka pengaduan, Tidak ada dasar hukumnya” ujar yogi

“Ditambah lagi hubungan Legislatif dengan eksekutif tidak memiliki hubungan hirarki” jelasnya

BACA LAINNYA  Terpilih Secara Aklamasi, Ahmad Jahfar Kembali Nahkodai MD KAHMI Tanjab Barat

“Artinya apabila ada yang keberatan terhadap keputusan Bupati bisa ajukan PTUN” tandasnya

Yogi berharap Anggota DPRD dapat memahami Tupoksi dan wewenangnya sebagai anggota Legislatif serta memahami bagaimana hubungan antara legislatif dan eksekutif agar tidak keluar dari jalur tugas dan wewenang masing-masing.

ETIVINEWS (*)

Share :

Baca Juga

Berita

Resmi Dilantik, Syufrayogi Harapkan BPD KKSS Tanjab Barat Dapat Berkontribusi Untuk Pemerintah

Berita

Hendak Antar Tugas, 1 Pelajar SMP di Kota Jambi Tewas di Lindas Bus

Berita

Geger Seorang Wanita Dibunuh Dikuala Tungkal, Begini Kronologinya

Berita

IGI Tanjab Barat dan Calon Guru Penggerak Gelar Workshop Karya Nyata Untuk Kurikulum Merdeka

Berita

Musda Ke-II DPD KPPI Provinsi Jambi Hj. Saniatul Lativa, SE, MM Terpilih Kembali Secara Aklamasi

Berita

SMAN 2 Tanjab Barat Laksanakan IHT Implementasi Kurikulum Merdeka

Berita

Akhirnya Terungkap, Ternyata Ini Identitas Mayat yang Ditemukan di BTN Pelangi Jabung Raya Asri Kuala Tungkal

Berita

Ketua Komisi II Syufrayogi Syaiful Pimpin Rapat Hearing Bersama Kamijo dan Pihak Pemda, Peserta Rapat Kecewa terhadap PT WKS, ada apa?